Analysis of the implementation of policies on the development of Indonesian migrant workers’ families in the field of economic empowerment in Kupang city

https://doi.org/10.35912/dpd.v1i1.756
Published: Aug 9, 2021

Abstract:

Purpose: This research aims to analyze the implementation of policies on developing Indonesian migrant workers’ families in the field of economic empowerment in Kupang city.

Research methodology: The method used in this research is a qualitative research method with a case study approach.

Results: The implementation of the family empowerment program for Indonesian workers is going well. This is supported by the existence of good communication, the availability of information and human resources, the influence of the position, and organizational arrangements to run the program in accordance with the SOP.

Limitations: This research only analyzes the implementation of policies on the development of Indonesian migrant workers’ families in the field of economic empowerment in Kupang city.

Contribution: This research becomes scientific information for public administration science.

Keywords:
1. Indonesian migrant workers
2. Policy
3. Empowerment
Authors:
1 . Elisabeth Welin
Public Administration Study Program, Nusa Cendana University, Kupang, Indonesia
2 . Petrus Kase
Public Administration Study Program, Nusa Cendana University, Kupang, Indonesia
3 . Nursalam Nursalam
Public Administration Study Program, Nusa Cendana University, Kupang, Indonesia
View PDF
How to Cite
Welin, E., Kase, P., & Nursalam, N. (2021). Analysis of the implementation of policies on the development of Indonesian migrant workers’ families in the field of economic empowerment in Kupang city. Dynamics of Politics and Democracy, 1(1), 49–61. https://doi.org/10.35912/dpd.v1i1.756
Download Citation
  1. Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
  2. BibTeX

Downloads

Download data is not yet available.
Issue & Section
Vol. 1 No. 1 (2021): August
Articles
References

    Agustino Leo. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.

    Anderson, James. (1984). Publik policy making. New York, Holt, Rinehart and Winston.

    Arifin, Anwar.(2003). Komunikasi Politik: Paradigma Teori Aplikasi Strategi Komunikasi Politik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

    Creswell, John W. (2015). Penelitian kualitatif & desain riset. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

    Edward III, George C. (1980). Implementing public policy. Washington: Congressional Quarterly Press

    Friedrich, Carl. (1969). Man and his government. New York, McGraw-Hill.

    Islamy, M. Irfan. (2004). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

    Keban, Yeremias T. 2014. Enam dimensi startegis administrasi publik, konsep, teori dan isu.Yogyakarta: Gavamedia.

    Lester, James P. dan Joseph Stewart. 2000. Public policy: an evolutionary approach (second edition). Australia: Wadsworth.

    Mulyadi Deddy. (2016). Studi kebijakan publik dan pelayanan publik: Konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik. Bandung: Alfabeta.

    Pemerintah Daerah Kota Kupang. (2017). Surat Keputusan Walikota Kupang No. 114 B / KEP / HK / 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengembangan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Kota Kupang. Pemerintah Daerah Kota Kupang.

    Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 242. Sekertariat Negara. Jakarta.

    Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pembinaan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keluarga TKI. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta.

    Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum BKTKI. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta.

    Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161. Sekertariat Negara. Jakarta.

    Soenarko. 2005. Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya : Airlangga University Press.

    Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. (1975). The Policy Implementation. Process: A Concentual Framework in: Administration and Society v, 6(4), 445-485.

    Wahab, Solichin Abdul. (2008). Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara.

    Winarno Budi. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif. Yogyakarta: CAPS.

  1. Agustino Leo. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
  2. Anderson, James. (1984). Publik policy making. New York, Holt, Rinehart and Winston.
  3. Arifin, Anwar.(2003). Komunikasi Politik: Paradigma Teori Aplikasi Strategi Komunikasi Politik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
  4. Creswell, John W. (2015). Penelitian kualitatif & desain riset. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
  5. Edward III, George C. (1980). Implementing public policy. Washington: Congressional Quarterly Press
  6. Friedrich, Carl. (1969). Man and his government. New York, McGraw-Hill.
  7. Islamy, M. Irfan. (2004). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
  8. Keban, Yeremias T. 2014. Enam dimensi startegis administrasi publik, konsep, teori dan isu.Yogyakarta: Gavamedia.
  9. Lester, James P. dan Joseph Stewart. 2000. Public policy: an evolutionary approach (second edition). Australia: Wadsworth.
  10. Mulyadi Deddy. (2016). Studi kebijakan publik dan pelayanan publik: Konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik. Bandung: Alfabeta.
  11. Pemerintah Daerah Kota Kupang. (2017). Surat Keputusan Walikota Kupang No. 114 B / KEP / HK / 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengembangan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Kota Kupang. Pemerintah Daerah Kota Kupang.
  12. Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 242. Sekertariat Negara. Jakarta.
  13. Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pembinaan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keluarga TKI. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta.
  14. Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum BKTKI. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta.
  15. Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161. Sekertariat Negara. Jakarta.
  16. Soenarko. 2005. Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya : Airlangga University Press.
  17. Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. (1975). The Policy Implementation. Process: A Concentual Framework in: Administration and Society v, 6(4), 445-485.
  18. Wahab, Solichin Abdul. (2008). Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara.
  19. Winarno Budi. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif. Yogyakarta: CAPS.