Ethical violation by the Chairman of the Constitutional Court against Indonesian law and democracy
Abstract:
Purpose: This study aims to analyze the decision of the Honorary Council of the Constitutional Court Number 02/MKMK/L/11/2023 regarding violations of the code of ethics of the chairman of the Constitutional Court, where the Constitutional Court's decision on the age limit of presidential and vice presidential candidates has caused polemics and pros and cons for society and Indonesian democracy.
Method: The research method used is normative legal research that focuses on coherence between principles, concepts, and positive legal rules.
Results: The results of this study indicate that the Decision of the Honorary Council of the Constitutional Court Number 02 / MKMK / 11/2023 states that Anwar Usman was proven to have committed serious violations of the code of ethics and behavior of constitutional judges in a state of law; the position of the ruler and the people in the eyes of the law are the same (equal) and not people who have power will feel immune to the law. In carrying out their duties as Constitutional Court Judges, they must uphold the code of ethics and not abuse trust, position, or authority for personal or group interests. Therefore, the decision of the Honorary Council of the Constitutional Court Number 02/MKMK/L/1/2023 imposed on the Chief Justice of the Constitutional Court is expected to restore public trust in the institution of the Constitutional Court.
Limitations: The limitation of this research is the decision of MKMK Number 02/MKMK/L/11/2023 and the code of ethics of the office.
Contributions: This research can contribute to Constitutional Court Judges in giving judicial decisions to pay attention to the code of ethics of office, for legal academics as research material in adding insight into positive law, and for the community to restore public trust in the Constitutional Court.
Downloads
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Asshiddiqie, J. (2005). Constitutional Law and the Pillars of Democracy. Jakarta: Konpress.
Asshiddiqie, J. (2009). Menuju Negara Hukum yang Demokratis: Jakarta Tamita Utama.
Burhanudin, A. A. (2018). Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 4(2), 50-67.
Chatamarrasyid, A. (2007). Patterns of recruitment and career development of law enforcement officials that support law enforcement supervision of the behavior of constitutional court judges by ethics.
Disantara, F. P., Putri, F. F., Mufarrochah, S., & Assari, E. (2023). Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics. LITIGASI, 24(1), 40-63.
Fadjar, A. M. (2016). Sejarah, elemen dan tipe negara hukum. Malang: Setara Press.
Kalalo, D. M. (2014). Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim. Lex Crimen, 3(1).
Maula, M. I. (2022). Analisis Ketaatan Hukum Masyarakat Mewujudkan Konsep Negara Hukum. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(8), 290-299.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Bandung Citra Aditya Bakti.
Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 8(1), 87-100.
Mujadi, M., & Astutik, S. (2023). Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi. Jurnal Justitia: jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 6(2), 500-507.
Noor, R. (2017). Eksistensi Persetujuan Tertulis Presiden Untuk Pemanggilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada Tahap Penyidikan Dalam Perspektif Asas Equality Before The Law. Badamai Law Journal, 2(1), 79-94.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.
Purwadi, W. (2019). Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung versus Pemilihan Perwakilan. Jurnal Legalitas, 12(2), 82-93.
Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2).
Suseno, F. M. (2001). In Search of Democracy, A Philosophical Analysis State Administration Law.
Sutiyoso, B. (2010). Reformasi keadilan dan penegakan hukum di Indonesia: mengurai persoalan penegakkan hukum, pembaharuan hukum dan keadilan di Indonesia dalam upaya mewujudkan professionalitas penegak hukum dan terciptanya keadilan substantif bagi pencari keadilan: dilengkapi undang-undang peradilan tahun 2009: UII Press.
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Wiryanto, W. (2016). Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 13(4), 720-742.
- Asshiddiqie, J. (2005). Constitutional Law and the Pillars of Democracy. Jakarta: Konpress.
- Asshiddiqie, J. (2009). Menuju Negara Hukum yang Demokratis: Jakarta Tamita Utama.
- Burhanudin, A. A. (2018). Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 4(2), 50-67.
- Chatamarrasyid, A. (2007). Patterns of recruitment and career development of law enforcement officials that support law enforcement supervision of the behavior of constitutional court judges by ethics.
- Disantara, F. P., Putri, F. F., Mufarrochah, S., & Assari, E. (2023). Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics. LITIGASI, 24(1), 40-63.
- Fadjar, A. M. (2016). Sejarah, elemen dan tipe negara hukum. Malang: Setara Press.
- Kalalo, D. M. (2014). Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim. Lex Crimen, 3(1).
- Maula, M. I. (2022). Analisis Ketaatan Hukum Masyarakat Mewujudkan Konsep Negara Hukum. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(8), 290-299.
- Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Bandung Citra Aditya Bakti.
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 8(1), 87-100.
- Mujadi, M., & Astutik, S. (2023). Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi. Jurnal Justitia: jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 6(2), 500-507.
- Noor, R. (2017). Eksistensi Persetujuan Tertulis Presiden Untuk Pemanggilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada Tahap Penyidikan Dalam Perspektif Asas Equality Before The Law. Badamai Law Journal, 2(1), 79-94.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- Purwadi, W. (2019). Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung versus Pemilihan Perwakilan. Jurnal Legalitas, 12(2), 82-93.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2).
- Suseno, F. M. (2001). In Search of Democracy, A Philosophical Analysis State Administration Law.
- Sutiyoso, B. (2010). Reformasi keadilan dan penegakan hukum di Indonesia: mengurai persoalan penegakkan hukum, pembaharuan hukum dan keadilan di Indonesia dalam upaya mewujudkan professionalitas penegak hukum dan terciptanya keadilan substantif bagi pencari keadilan: dilengkapi undang-undang peradilan tahun 2009: UII Press.
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Wiryanto, W. (2016). Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 13(4), 720-742.
