Legal analysis of Niet Onvankelijke Verklard's Decision (NO) on the application for announcement of marriage a TNI soldier who forged a marriage license (Case Study of Cilacap Religious Court Decision Number: 0922/Pdt.G/2021/PA.Clp)
Abstract:
Purpose: This study aims to analyze the application of law to the administrative requirements of a Marriage License (SIN) that is formally flawed and the implications of the Niet Onvankelijke Verklaard (NO) decision on the marriage of a TNI soldier who falsified the Marriage License (SIN).
Research methodology: The method in this study is written in a Normative Juridical manner, is descriptive analytical, the legal material is with secondary data that includes related laws and books.
Results: The results of the study state that the application of the provisions in Article 72 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law which regulates the provisions for the annulment of a marriage carried out with the condition of "Fraud" can be used as a basis for a judge to annul the marriage so that justice can be realized for the Applicant and Respondent. Meanwhile, the legal implications of the Niet Onvankelijke Verklaard (NO) decision are that the marriage and children born are still considered valid and remain recorded because they have legal force, but there are also losses incurred for the wife and children in terms of official care and losses for the TNI institution and the Marriage Registration Agency or the Office of Religious Affairs (KUA).
Downloads
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Abdul, M. (2000). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Yayasan Al Hikmah.
Asikin, H. Z. (2019). Hukum acara perdata di Indonesia: Prenada Media.
Bonger, W. A., Kempe, G. T., Koesnoen, R., Reksodipoetro, B., & Moeliono, P. M. (1962). Pengantar tentang kriminologi: Ghalia Indonesia.
Gustian, A. S., Respationo, S., Erniyanti, E., Anatami, D., & Parameshwara, P. (2022). Juridical analysis of the obligation to report drug offenders to law enforcement officials law enforcement. Annals of Justice and Humanity, 2(1), 45-51. doi:https://doi.org/10.35912/ajh.v2i1.1814
Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan: Sinar Grafika.
Hasibuan, R. (1994). Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik: USU Press, Medan.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Khan, M. M. R., & Sultana, R. (2021). Shift in the role of criminology in criminal law: Reflecting the doctrinal change. Annals of Justice and Humanity, 1(1), 1-10. doi:https://doi.org/10.35912/ajh.v1i1.708
Mardani. (2009). Hukum acara perdata peradilan agama & mahkamah syar'ah: Sinar Grafika.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum.
Mukti Fajar, N., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris: Pustaka pelajar.
Olajubu, A. (2022). Democracy in Jeopardy: An Analysis of the Prospects of Opposition Political Parties in Nigeria’s Fourth Republic. Dynamics of Politics and Democracy, 1(2), 125-134. doi:https://doi.org/10.35912/dpd.v1i2.1471
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 Tanggal 30 Desembar 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Ramulyo, M. I. (1984). Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Perkawinan Islam. Hill. Co. Jakarta.
Rifai, A. (2011). Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif.
Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (No Title).
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Retrieved from
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang.
Zahrani, S. S., Nurmayani, N., & Deviani, E. (2022). Preventing early marriage in North Lampung Regency: An analysis of the efforts of the Ministry of Religion's Office. Dynamics of Politics and Democracy, 2(1), 23-35. doi:https://doi.org/10.35912/dpd.v2i1.1893
- Abdul, M. (2000). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Yayasan Al Hikmah.
- Asikin, H. Z. (2019). Hukum acara perdata di Indonesia: Prenada Media.
- Bonger, W. A., Kempe, G. T., Koesnoen, R., Reksodipoetro, B., & Moeliono, P. M. (1962). Pengantar tentang kriminologi: Ghalia Indonesia.
- Gustian, A. S., Respationo, S., Erniyanti, E., Anatami, D., & Parameshwara, P. (2022). Juridical analysis of the obligation to report drug offenders to law enforcement officials law enforcement. Annals of Justice and Humanity, 2(1), 45-51. doi:https://doi.org/10.35912/ajh.v2i1.1814
- Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan: Sinar Grafika.
- Hasibuan, R. (1994). Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik: USU Press, Medan.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Khan, M. M. R., & Sultana, R. (2021). Shift in the role of criminology in criminal law: Reflecting the doctrinal change. Annals of Justice and Humanity, 1(1), 1-10. doi:https://doi.org/10.35912/ajh.v1i1.708
- Mardani. (2009). Hukum acara perdata peradilan agama & mahkamah syar'ah: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum.
- Mukti Fajar, N., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris: Pustaka pelajar.
- Olajubu, A. (2022). Democracy in Jeopardy: An Analysis of the Prospects of Opposition Political Parties in Nigeria’s Fourth Republic. Dynamics of Politics and Democracy, 1(2), 125-134. doi:https://doi.org/10.35912/dpd.v1i2.1471
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 Tanggal 30 Desembar 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Ramulyo, M. I. (1984). Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Perkawinan Islam. Hill. Co. Jakarta.
- Rifai, A. (2011). Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (No Title).
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Retrieved from
- Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang.
- Zahrani, S. S., Nurmayani, N., & Deviani, E. (2022). Preventing early marriage in North Lampung Regency: An analysis of the efforts of the Ministry of Religion's Office. Dynamics of Politics and Democracy, 2(1), 23-35. doi:https://doi.org/10.35912/dpd.v2i1.1893
