Implementation of building construction permit in So'e city, South Timor Tengah regency (TTS)

https://doi.org/10.35912/jgas.v1i2.147
Published: Jun 10, 2021

Abstract:

Purpose: This study aimed to analyze the implementation of the Building Construction Permit policy and to analyze the inhibiting factors for implementing the Building Construction Permit policy based on the Regional Regulation of South Timor Tengah regency Number 7 of 2015 in So'e city, South Timor Tengah regency.

Research methodology: This research was qualitative research using a descriptive approach. The data were collected through interviews, observation and documentation.

Results: The inhibiting factor for the implementation of the Building Construction Permit policy in So’e city, South Timor Tengah regency is the limited resources in the form of human resources, financial resources, operational resources, buildings that are not in accordance with spatial planning and many buildings that violate the boundary lines as well as public understanding of building permit regulations.

Limitations: This study only analyzed the implementation of the Building Construction Permit policy based on the Regional Regulation of South Timor Tengah regency Number 7 of 2015 in So’e city, South Timor Tengah regency.

Contribution: This research becomes scientific information for public administration program.

Keywords:
1. Implementation
2. Policies
3. Building permits
Authors:
1 . Misraim Nubatonis
The Elections Supervisory Agency (Bawaslu) of Timor Tengah Selatan Regency, Indonesia
2 . Petrus Kase
Department of Administrative Science, Nusa Cendana University, Kupang, Indonesia
3 . Nursalam Nursalam
Department of Administrative Science, Nusa Cendana University, Kupang, Indonesia
View PDF
How to Cite
Nubatonis, M., Kase, P., & Nursalam, N. (2021). Implementation of building construction permit in So’e city, South Timor Tengah regency (TTS). Journal of Governance and Accountability Studies, 1(2), 103–119. https://doi.org/10.35912/jgas.v1i2.147
Download Citation
  1. Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
  2. BibTeX

Downloads

Download data is not yet available.
Issue & Section
Vol. 1 No. 2 (2021): July
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

References

    Agustino, Leo. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung. Alfabeta

    Badan Pusat Statistik Timor Tengah Selatan. (2018). Kecamatan Kota Soe dalam angka 2018. Timor Tengah Selatan. Badan Pusat Statistik.

    Budiharto, Widodo. (2010). Robotika : teori + implementasi. Yogyakarta. Andi.

    Dwiyanto, Agus. (1999). Evaluasi programdan kebijaksanaan pemerintah, pelatihan dan teknik manajemen kebijakan public. Jakarta: Angkatan II, UGM.

    Edward III, George C (edited). (1984). Public policy implementing. JAI Press inc. London-England.

    Islamy, Irfan M. (2009). Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara, Cetakan ke-15. Jakarta. Bumi Aksara.

    Nugroho, Riant. (2012). Public policy, dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan. PT Elex Media Komputindo.

    Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2006). Peraturan Bupati TTS Nomor 9 Tahun 2006 tentang standar dan tata cara penerbitan naskah, proses pemasukan naskah dan ruang lingkup komunikasi langsung aparatur pemerintah Kabupaten TTS. Sekertariat Daaerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

    Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2008). Peraturan Bupati TTS Nomor 6A Tahun 2008 tentang pengalihan penanganan jenis perizinan dan pelimpahan kewenangan jenis penandatanganan izin. Sekertariat Daaerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

    Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2008). Peraturan Bupati TTS Nomor 25 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi dinas permukiman dan tata ruang Kabupaten TTS. Sekertariat Daaerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

    Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2008). Peraturan Bupati TTS Nomor 45 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi kantor pelayanan perizinan terpadu TTS Kabupaten. Sekertariat Daaerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

    Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2015). Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang bangunan gudung. lembaran daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 7. Sekertariat Daaerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

    Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2017). Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang pedoman teknis pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang bangunan gedung. lembaran daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017. Sekertariat Daaerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

    Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2019). Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan penanaman modal kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 Nomor 10. Sekertariat Daaerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

    Subarsono. (2011). Analisis kebijakan publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta. Pustaka.

    Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta,

    Tachjan. (2008). Implementasi kebijakan publik. Bandung. Puslit KP2D Lamlit UMPAT.

    Tangkilisan. (2003). Kebijakan publik yang membumi, konsep, strategi dan kasus. Yogyakarta. Lukman Offset dan YPAPI.

    Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. (1974). The policy implementation process : a conceptual framework, administration and society.

    Wahab, Solichin, Abdul. (2011). Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implemtasi kebijakan negara. Jakarta. PT Bumi Aksara.

    Winarno, Budi. (2002). Teori dan proses kebijakan publik. Yokyakarta. Media Presindo.

    Winarno, Budi. (2005). Kebijakan publik: teori dan proses. Yogyakarta. Media Pressindo.

  1. Agustino, Leo. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung. Alfabeta
  2. Badan Pusat Statistik Timor Tengah Selatan. (2018). Kecamatan Kota Soe dalam angka 2018. Timor Tengah Selatan. Badan Pusat Statistik.
  3. Budiharto, Widodo. (2010). Robotika : teori + implementasi. Yogyakarta. Andi.
  4. Dwiyanto, Agus. (1999). Evaluasi programdan kebijaksanaan pemerintah, pelatihan dan teknik manajemen kebijakan public. Jakarta: Angkatan II, UGM.
  5. Edward III, George C (edited). (1984). Public policy implementing. JAI Press inc. London-England.
  6. Islamy, Irfan M. (2009). Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara, Cetakan ke-15. Jakarta. Bumi Aksara.
  7. Nugroho, Riant. (2012). Public policy, dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan. PT Elex Media Komputindo.
  8. Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2006). Peraturan Bupati TTS Nomor 9 Tahun 2006 tentang standar dan tata cara penerbitan naskah, proses pemasukan naskah dan ruang lingkup komunikasi langsung aparatur pemerintah Kabupaten TTS. Sekertariat Daaerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  9. Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2008). Peraturan Bupati TTS Nomor 6A Tahun 2008 tentang pengalihan penanganan jenis perizinan dan pelimpahan kewenangan jenis penandatanganan izin. Sekertariat Daaerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  10. Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2008). Peraturan Bupati TTS Nomor 25 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi dinas permukiman dan tata ruang Kabupaten TTS. Sekertariat Daaerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  11. Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2008). Peraturan Bupati TTS Nomor 45 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi kantor pelayanan perizinan terpadu TTS Kabupaten. Sekertariat Daaerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  12. Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2015). Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang bangunan gudung. lembaran daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 7. Sekertariat Daaerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  13. Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2017). Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang pedoman teknis pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang bangunan gedung. lembaran daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017. Sekertariat Daaerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  14. Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2019). Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan penanaman modal kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 Nomor 10. Sekertariat Daaerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  15. Subarsono. (2011). Analisis kebijakan publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta. Pustaka.
  16. Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta,
  17. Tachjan. (2008). Implementasi kebijakan publik. Bandung. Puslit KP2D Lamlit UMPAT.
  18. Tangkilisan. (2003). Kebijakan publik yang membumi, konsep, strategi dan kasus. Yogyakarta. Lukman Offset dan YPAPI.
  19. Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. (1974). The policy implementation process : a conceptual framework, administration and society.
  20. Wahab, Solichin, Abdul. (2011). Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implemtasi kebijakan negara. Jakarta. PT Bumi Aksara.
  21. Winarno, Budi. (2002). Teori dan proses kebijakan publik. Yokyakarta. Media Presindo.
  22. Winarno, Budi. (2005). Kebijakan publik: teori dan proses. Yogyakarta. Media Pressindo.