Non-Penal efforts in countermeasures online prostitution crimes

Published: Jul 31, 2023

Abstract:

Purpose: This study analyzes the laws and regulations that apply to legal phenomena and online prostitution.

Research Methodology: This study uses a normative juridical method and analyzes the laws and regulations that apply to legal phenomena and online prostitution.

Results: The factors that cause online prostitution are as follows:1. internal factors, such as family and friendships, and 2. External factors such as avoiding tracking officers and economic factors to obtain large amounts of money quickly. Preventive efforts can be made through educational facilities, means of economic equality and employment in the informal sector, increasing social and cultural awareness starting from the neighborhood of Neighborhood Groups (RT), and supervising boarding houses or apartments/flats so as not to be misused as a place of prostitution. The repressive efforts that can be carried out are through the provision of legal sanctions based on prevailing laws and regulations, online prostitutes, users of commercial sex workers, prostitutes, and pimps. The purpose of the criminal sanctions is to make deterrence so that no other people will carry out online prostitution & so that these former prisoners can be well received in society.

Keywords:
1. non-penal efforts
2. Online prostitution crimes
Authors:
1 . Hasiholan Pardamean Manalu
2 . Maya Shafira
3 . Ahmad Irzal Fardiansyah
4 . Firganefi Firganefi
5 . Aisyah Muda Cemerlang

Downloads

Download data is not yet available.
Issue & Section
References

    Alam, A. S., & Ilyas, A. (2010). Pengantar kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi Books.

    Anindia, I. A., & Sularto, R. B. (2019). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1).

    Arsanti, M. (2017). Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online. Jurnal Ilmu Komunikasi, 5(3), 51-52.

    Briggs, A., & Burke, P. (2000). A social history of the media: From Gutenberg to the Internet: Polity.

    Henderina. (2012). Wanita Pekerja Seks Komersial. Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum.

    Herman, H. (2017). Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 4(2), 130-136.

    Karangora, M., Pudjiono, B., Windradi, F., & Mafazi, A. (2019). Porstitusi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. Transparansi Hukum, 2(2).

    Khoe, S. K. (1963). Sendi-sendi sosiologi: ilmu masjarakat.

    Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum.

    Nanik, S., Kamto, S., & Yuliati, Y. (2012). Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme. Wacana Journal of Social and Humanity Studies, 15(4), 23-29.

    Nugraha, M. S. (2014). Kendala Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online Di Kalangan Remaja (Studi Di Polrestabes Surabaya). Brawijaya University.

    Rhiza, A., & Pramesthi Dyah, S. (2013). Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) di Indonesia. Jurnal Hukum Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, 2.

    Rivai, H. A. (2012). Fenomena Perempuan Pekerja Seks Komersial Dengan Menggunakan Aplikasi Chatting Internet Relay Chat Mirc Di Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Sosiologi.

    Saputra, D. E. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. Al-Adl: Jurnal Hukum, 9(2), 263-286.

    Sevrina, G. I. (2020). Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktik Prostitusi di Indonesia. Law and justice, 5(1), 17-29.

    Siregar, K., Pelly, U., & Sadat, A. (2016). Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 28(3), 414-426.

    Sonbai, K., & Imanuel, A. (2019). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online. Udayana University.

    Tambunan, S. H., & Priyanto, I. M. D. (2014). Pengaturan Tindak Pidana Cyber Prostitution dalam UU NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kertha Wicara, 3(2), 1-5.

    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

    Wahab, Z. A., Kurnaesih, E., & Multazam, A. (2020). Prostitusi Pada Mahasiswi Melalui Layanan Media Online Di Kota Makassar Tahun 2020. Journal of Aafiyah Health Research (JAHR), 1(1), 9-18.

    Warsiman. (2014). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELACURAN DALAM DUNIA MAYA (CYBER PROSTITUTION) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKA. WAHANA INOVASI, 3(1).

    Wijaya, J. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Universitas Airlangga.

    Wongso, R. (2016). Kejahatan Cyber Berbasis Prostitusi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Transaksi Dan Elektronik. Lex Privatum, 4(4).

    Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 187-196.

  1. Alam, A. S., & Ilyas, A. (2010). Pengantar kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
  2. Anindia, I. A., & Sularto, R. B. (2019). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1).
  3. Arsanti, M. (2017). Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online. Jurnal Ilmu Komunikasi, 5(3), 51-52.
  4. Briggs, A., & Burke, P. (2000). A social history of the media: From Gutenberg to the Internet: Polity.
  5. Henderina. (2012). Wanita Pekerja Seks Komersial. Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum.
  6. Herman, H. (2017). Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 4(2), 130-136.
  7. Karangora, M., Pudjiono, B., Windradi, F., & Mafazi, A. (2019). Porstitusi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. Transparansi Hukum, 2(2).
  8. Khoe, S. K. (1963). Sendi-sendi sosiologi: ilmu masjarakat.
  9. Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum.
  10. Nanik, S., Kamto, S., & Yuliati, Y. (2012). Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme. Wacana Journal of Social and Humanity Studies, 15(4), 23-29.
  11. Nugraha, M. S. (2014). Kendala Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online Di Kalangan Remaja (Studi Di Polrestabes Surabaya). Brawijaya University.
  12. Rhiza, A., & Pramesthi Dyah, S. (2013). Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) di Indonesia. Jurnal Hukum Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, 2.
  13. Rivai, H. A. (2012). Fenomena Perempuan Pekerja Seks Komersial Dengan Menggunakan Aplikasi Chatting Internet Relay Chat Mirc Di Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Sosiologi.
  14. Saputra, D. E. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. Al-Adl: Jurnal Hukum, 9(2), 263-286.
  15. Sevrina, G. I. (2020). Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktik Prostitusi di Indonesia. Law and justice, 5(1), 17-29.
  16. Siregar, K., Pelly, U., & Sadat, A. (2016). Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 28(3), 414-426.
  17. Sonbai, K., & Imanuel, A. (2019). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online. Udayana University.
  18. Tambunan, S. H., & Priyanto, I. M. D. (2014). Pengaturan Tindak Pidana Cyber Prostitution dalam UU NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kertha Wicara, 3(2), 1-5.
  19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  20. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
  21. Wahab, Z. A., Kurnaesih, E., & Multazam, A. (2020). Prostitusi Pada Mahasiswi Melalui Layanan Media Online Di Kota Makassar Tahun 2020. Journal of Aafiyah Health Research (JAHR), 1(1), 9-18.
  22. Warsiman. (2014). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELACURAN DALAM DUNIA MAYA (CYBER PROSTITUTION) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKA. WAHANA INOVASI, 3(1).
  23. Wijaya, J. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Universitas Airlangga.
  24. Wongso, R. (2016). Kejahatan Cyber Berbasis Prostitusi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Transaksi Dan Elektronik. Lex Privatum, 4(4).
  25. Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 187-196.